Reshuffle Kabinet

Sarlito Wirawan Sarwono

Hari-hari ini media massa maupun obrolan di warung kopi sedang diramaikan oleh isyu reshuffle kabinet. Masyarakat berharap bahwa dengan penggantian menteri-menteri bidang perekonomian, negara akan beres dengan sendirinya. Bahkan ada yang saking gemesnya ocehannya sudah mengarah ke Presien Jokowi sendiri. “Sudah enam bulan harga BBM malah naik, kurs dolar naik, harga Sembako juga naik, Presidennya saja yang turun!”

Yang mengherankan, pandangan publik Indonesia, seakan-akan tidak bergerak dari persepsi negatif dari pemerintahan Jokowi ini. Sebagai contoh, pencalonan Komjen BG, walaupun sudah diselesaikan dengan gaya Jokowi yang penuh kejutan itu, walaupun sudah diterima oleh pihak-pihak terkait (termasuk DPR, Polri dan KPK sendiri), terus saja dianggap sebagai kasus Cicak versus Buaya jilid III. Sepertinya tidak ada selesainya, dan baru mereda setelah mencuat kasus postitusi kelas tinggi, melalui media sosial, yang melibatkan artis AA dan mucikari RA.

Berbeda sekali dengan di masa kampanye. Waktu itu Jokowi belum punya prestasi apapun sebagai presiden. Prestasinya sebagai Walikota Solo pun tidak luput dari gugatan (tidak menyelesaikan masa tugasnya), begitu juga sebagai Gubernur DKI (masalah banjir dan kemacetan lalu-lintas). Bahkan lawan-lawan politiknya menghujat Jokowi dengan isyu-isyu yang berbau SARA (non-muslim, keturunan Tionghoa, dll). Tetapi Jokowi maju terus. Pendukung-pendukungnya pun sangat kreatif, terciptalah ikon “Salam dua jari”, berikut jingle-nya yang sangat memberi semangat. Para relawan, termasuk para artis menggelar konser dadakan di Parkir Timur Senayan, yang menyedot ratusan ribu manusia, walaupun dipersiapkan hanya dalam satu malam! Akhirnya Jokowi memperoleh suara dengan selisih angka yang tipis dari Prabowo, hanya sekitar 8 juta suara, sehingga skor hampir seri 50:50, tetapi Jokowi berhasil memenangkan kontes pemilihan Presiden RI yang fenomenal tersebut.

Dibandingkan dengan Probowo, Jokowi pada waktu itu sebetulnya kalah pamor dari Prabowo yang sosok militer berpengalaman, mantan menantu mantan Presiden Suharto, putra begawan Ekonomi Indonesia, Prof. Dr Sumitro Djojohadikusumo, dan penguaha kelas kakap yang sukses. Jokowi juga pengusaha, tetapi kelasnya beberapa tingkat di bawah Prabowo, dan pengalaman birokrasinya pun baru setingkat lokal. Jokowi belum punya pengalaman nasional, apalagi internasional.

Tetapi Jokowi suka blusukan, dia dekat dengan rakyat, dia ngobrol dengan masyarakat papan paling bawah, dia turun ke gorong-gorong di Jakarta untuk melihat sendiri apa yang membuat macet got sehingga banjir. Inilah yang disukai rakyat, yang dinilai sebagai faktor positif sekaligus kekuatan Jokowi sebagai calon Presiden. Satu faktor positif inilah yang diolah terus-menerus oleh tim relawan Jokowi pada waktu itu, termasuk juga untuk menepis isyu-isyu negatif dari lawan-lawan politik dan berhasil!

Appreciative Inquiry

Pada tahun 1987, dua pakar psikologi dari Universitas Case Western Reserve di Amerika Serikat, yang bernama Daavid Cooperrider dan Suresh Srivastba, meluncurkan sebuah makalah tentang model untuk menganalisis, membuat keputusan dan merencanakan strategi perubahan bagi perusahaan-perusahaan yang mau mencapai kemajuan. Mereka mengritik model analisis Problem Solving yang konvesional, termasuk model amalisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat), karena model problem solving fokus pada mencari kesalahan dan kelainan (“Ada masalah apa, siapa yang salah?), yang pada gilirannya menimbulkan perasaan tak yakin apa yang harus dilakukan, berusaha untuk diperbaiki, tetapi malah makin gagal.

Karena itu Cooperrider dan Srivastba (wafat pada tahun 2010) menawarkan model lain yang dinamakannya Appreciative Inquiry (AI) yaitu bukan menanyakan “Apa yang salah?”, melainkan menanyakan “Apa yang sudah baik?” pada diri kita. Yang baik-baik itu biasanya mudah menimbulkan perasaan berharga atau bangga (apresiatif) dan mendorong semangat untuk berusaha lebih baik dan lebih baik lagi. Model ini telah dicobakan pada berbagai perusahaan dan organisasi sosial dan terbukti jauh lebih berhasil ketimbang model problem solving tradisional.

Perbedaan AI dari model problem solving (PS) tradisional adalah bahwa AI selalu selalu mulai dengan (1) identifikasi apa yang terbaik dari diri kita., (2) membayangkan seperti apa dahsyatnya kekuatan itu, (3) mendiskusikan dengan teman-teman kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar kekuatan kita itu bisa lebih dahsyat lagi, dan (4) akhirnya berinovasi untuk merealisasikan mimpi itu. Maka prroses dalam AI itu akan diawali dengan temuan (apa yang hebat), diikuti dengan mimpi (tentang kehebatan itu), perencanaan (bagaimana membuat yang hebat itu lebih dahsyat lagi) dan akhirnya diwujudkan dalam implementasi.

Tetapi juga perlu diperhatikan bahwa ada prinsip-psrinsip tertentu dri AI yang perlu ditaati, yaitu (1) konstruktif (membangun), (2) serentak (biarkan dialog berkembang lintas sektoral, mana yang mengemuka dan berulang-ulang didiskusikan itulah mungkin inti kekuatan kta), (3) puitis (menggunakan narasi, kualitatif, hindari angka atau kuantitatif), (4) antisipatif (dibimbing oleh bayangan kita ke masa depan) dan (5) positif (melibatkan emosi-emosi positif seperti senang, bangga, semangat dan seterusnya yang bisa memicu kreativitas dan inovasi).

Kembali ke reshuffle kabinet.

Bagaimana sekarang dengan Indonesia kita? Merujuk kepada teori AI, yang penting para politisi, pakar, pengamat dan kita semua harus terus bertanya, sampai ketemu jawabannya (discovery) “Apa kehebatan kita?”. Saat ini Indonesia sedang dipimpin oleh Presden Jokowi, maka kita harus cari apa kedahsyatan Jokowi, bukan SBY, Haibie, Suharto (penak jamanku, to…?), atau bahkan Bung Karno. Di jaman kampanye, cepat sekali kita mengpresiasi blusukan-nya Jokowi. Kalau kita mau, sekarangpun mudah kita temukan kedahsyatan Jokowi. Misalnya, menyelenggarakan peringatan Konferensi AA ke 60, menenggelamkan kapal-kepal nelayan asing, menurunkan harga BBM sambil sekaligus menghapus subsidi BBM, memberi amnesti kepada narapidana Papua, membuka Indonesia untuk pers asing, langsung merelokasi pengungsi Gunung Sinabung, dan lainnya.

Top, kan? Minimal itu menurut saya pribadi. Kalau Anda ikut dengan menyumbang ide-ide hebat lainnya, maka kita akan sampai pada gambaran bagaimana luar biasa hebatnya NKRI sehingga bisa kita genjot supaya lebih hebat lagi! Kita remix ucapan Bung Karno, “Kapitalis kita linggis, Cina kita setrika”. Sayangnya, KIH (Koalisi Indonesia Hebat) sendiri malah ikut-ikutan mengritik Jokowi. Artinya meragukan kehebatan Indonesia. Dalam hal ini saya malah lebih suka pada slogan kampanyenya Prabowo, “Kalau bukan kita, siapa lagi! Kalau bukan sekarang, kapan lagi

Advertisements

MANUSIA MODERN

Sarlito Wirawan Sarwono

Kabinet Jokowi berjudul “Kabinet Kerja”, semboyannyapun “Kerja, kerja, kerja!”. Bagus! Sejauh ini pun masyarakat sudah melihat kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah seperti pemulangan TKI dengan pesawat Hercules TNI AU, penenggelaman kapal-kapal ikan liar oleh TNI AL, pembangunan pemukiman baru untuk pengungsi Gunung Sinabung dan masih banyak yang lain.

Tetapi membangun bangsa tidak cukup hanya oleh pemerintah. Rakyat harus terlibat, bahkan rakyatlah sokoguru utama dari pembangunan. Tugas pemerintah adalah menciptakan suasana yang kondusif untuk rakyat bekerja optimal guna membangun negara di sektornya masing-masing. Tetapi rakyat tidak cukup hanya disuruh “Kerja, kerja dan kerja!” saja. Banyak rakyat yang seumur hidupnya bekerja membanting tulang, setiap hari, sejak remaja sampai tua-renta, tetapi kehidupannya tidak beranjak dari “di bawah garis kemiskinan”.

***

Pada tahun 1970-an, seorang sosiolog dari Universitas Harvard, AS, bernama Alex Inkeles, mengamati bahwa banyak negara berkembang yang tidak berkembang, alias macet-cet, seperti jalan Ciawi-Puncak di masa liburan dan lebaran. Inkeles kemudian meneliti lima negara berkembang dan satu negara maju (Argentina, Chili, India, Bangladesh, Nigeria dan Israel) dan menyebarkan angket ke berbagai lapisan dari atas sampai paling bawah dan dari berbagai pekerjaan. Maka ia menemukan bahwa negara-negara yang macet justru yang punya SDA (Sumber Data Alam) yang melimpah, tetapi SDM (Sumber Daya Manusia) mereka tidak mempunyai “Mentalitas Modern” (pastinya Indonesia juga seperti itu).

Adapun mentalitas Modern, menurut Inkeles ditandai oleh sembilan ciri, yaitu: (1) menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan (2) bisa menyatakan pendapat atau opini mengenai diri sendiri dan lingkungan sendiri atau hal di luar lingkungan sendiri serta dapat bersikap demokratis, (3) menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu (4) punya rencana dan pengorganisasian, (5) percaya diri, (6) punya perhitungan, (7) menghargai harkat hidup manusia lain, (8) lebih percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (9) menjunjung tinggi keadilan, yaitu bahwa imbalan  haruslah sesuai dengan prestasi.

Sekarang marilah kita lihat bagaimana ciri-ciri mental orang Indonesia. Mochtar Lubis (budayawan Indonesia, pemenang penghargaan Ramon Magsasay), dalam pidato budayanya di Taman Islail Marzuki, tahun 1977 menceritakan 10 sifat yang melekat pada manusia Indonesia, yaitu (1) munafik atau hipokrit, (2) enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, (3) sikap dan perilaku yang feodal, (4) masih percaya pada takhayul, (5) artistik, (6)  lemah dalam watak dan karakter, (7) malas, bekerja hanya kalau terpaksa, (8) suka menggerutu, (9) pencemburu, pendengki, dan (10) sok.

Tentu saja tidak semua manusia Indonesia seperti yang digambarkan oleh Muchtar Lubis. Karena itu saya termasuk salah satu pengritik beliau, ketika pidato budaya itu diterbitkan sebagai buku (“Manusia Indonesia”). Tetapi setelah sekian puluh tahun berlalu, saya pikir-pikir betul juga kata Muchtar Lubis, dan masih berlaku sampai hari ini. Tentu bukan untuk semua orang Indonesia, tetapi jelas untuk sebagian besar orang Indonesia. Orang Indonesia masih memberlakukan “jam karet”, Caleg dan Calon Kepala Daerah minta dukungan dukun atau mandi di bawah air terjun keramat, koruptor yang ditangkap KPK malah senyum-senyum dan memakai baju koko atau berjilbab di pengadilan seakan-akan dia paling siap masuk surga, pejabat tingkat atas mewajibkan setoran dari pejabat-pejabat tingkat bawahnya, lebih percaya kepada “yang di atas” (baca: nasib) dari pada perencanaan dan ilmu pengetahuan, merasa dirinya (baca: agama, etnik atau golongannya) sendiri yang benar dst. Hanya sifat artistik orang Indonesia yang positif, yang sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Sisanya merugikan semua untuk pembangunan bangsa.

Menyadari kenyataan bahwa mentalitas orang Indonesia masih jauh dari modern, dalam rangka “Revolusi Mental”, Presiden Jokowi meminta sebuah tim yang dipimpin oleh Prof. Dr. Paulus Wirutomo, sosiolog dari UI, untuk merumuskan ciri-ciri mental yang paling diperlukan oleh orang Indonesia untuk menjadikannya modern dan mampu bersaing.

Maka tim itu pun mengundang berbagai golongan masyarakat, dari pengusaha sampai rohaniwan, dari mahasiswa sampai cendekiawan, untuk dilibatkan dalam berbagai FGD (Focus Group Discussion) sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan tujuan untuk menjaring dan menyaring nilai-nilai yang paling diperlukan, yang kongrit dan yang operasional untuk membangun bangsa ini. Hasilnya adalah enam nilai Modern versi Indonesia, yaitu (1) Citizenship (sebagai warga negara sadar akan hak dan kewajibannya dan aktif berpartisipasi untuk masyrakat), (2) Jujur (dapat dipercaya), (3) Mandiri (dapat menyelesaikan persoalan sendiri, tidak hanya bergantung kepada pemerinah atau pihak lain), (4) Kreatif (mampu berpikir alternatif, mampu menemukan terobosan, berpikiran flexibel),  (5) Gotong Royong, dan (6) Saling Menghargai (yang kuat menghargai yang lemah, yang mayoritas menghargai yang minoritas, yang laki-laki menghargai yang perempuan, yang generasi senior menghargai yang muda dan seterusnya, dan tentu saja sebaliknya).

***

Secara teoretis, di atas kertas, keenam nilai modern untuk bangsa Indonesia sudah pas dengan kebutuhan Indonesia sekarang. Sudah sesuai dengan ciri-ciri manusia Modern versi Alex Inkels dan sangat kompatibel (saling melengkapi) dengan Pancasila. Masalahnya, bagaimana mengoperasionalkan nilai-nilai itu sampai ke tingkat lapangan? Alex Inkeles sendiri mengusulkan proses pendidikan, tetapi pendidikan terlalu lama untuk bangsa ini, sementara kebutuhan di Indonesia sudah sangat mendesak. Perintah Presiden untuk menalangi dana ganti rugi kepda korban Lapindo, belum-belum sudah dibom dengan formalitas (sumber dana dari mana dsb), apalagi di tingkat lapangan, pasti banyak permainan dari Ketua RT/RW, lurah, camat, bahkan mungkin sampai bupati, sehingga dana jatuh ke tangan yang tidak berhak. Ala maaak…..